SERANG – Wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Izzah, Kota Serang, Banten menolak program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan.
Penolakan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai tidak tepat sasaran karena mayoritas siswa berasal dari keluarga berada.
“Maaf anak-anak sebagai besar anak Al Izzah supirnya satu-satu, kalau kumpul wali murid rata-rata (mobilnya) Pajero, fortuner, Rp700 juta itu (harganya). Supirnya satu-satu, gajinya sebulan Rp3 juta,” ujar salah satu Wali Murid, Hayati Nufus dikutip dari video yang didapat. Rabu (1/10/2025).
Baca Juga :
Aya bercerita, anaknya pernah mempertanyakan kepadanya setelah mendapatkan program MBG yang dibagikan pihak sekolah.
Menurutnya, program tersebut salah sasaran.
“Anak saya sampai rumah, Bunda emang boleh ya kita makan MBG? bukannya itu untuk anak yang engga mampu?;Emang Bunda merasa engga mampu yah sampai aku makan MBG?,” ucap Hayati menirukan pertanyaan anaknya.
Wali murid lainnya, Baim Aji mengatakan, selain program MBG, orang tua juga menolak adanya dapur MBG di dalam lingkungan sekolah.
Menurutnya, dapur MBG yang akan menghilangkan kantin sekolah dapat menimbulkan risiko keamanan bagi siswa.
Baim menyebut, adanya aktifitas lalu lalang orang dan kendaraan dari dapur MBG di area sekolah dapat membahayakan keselamatan siswa.
“Itu fasilitas sekolah jadi terganggu. Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Siswa (sekarang) harus keluar area sekolah,” kata Baim kepada wartawan.
Namun, Baim menyerahkan keputusan penghentian program dan dapur MBG di sekolah anaknya kepada kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus,” ujar Baim.
Ketua Yayasan Al Izzah, Muhamad Arifin mengaku belum menentukan sikap dengan adanya penolakan program dan dapur MBG di sekolahnya.
Sebab, harus ada keputusan bersama dengan dewan pembina yayasan sebagai penentu kebijakan.
Arifin mengatakan, yayasan melaksanakan program MBG sebagai salah satu upaya untuk mensukseskan kebijakan pemerintah.
“Tapi kita di yayasan itu memang tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa MBG itu berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia itu,” kata Arifin.
Arifin menegaskan, dari hasil polling yang dilakukan sekolah kepada wali murid sebanyak 72 persen orangtua setuju MBG, sisanya 25 persen tidak setuju.
“Maka kita bersepakat tadinya dengan wali murid itu bahwa ini kita juga bertanggung jawab kan kepada orang-orang yang sudah mengisi (polling),” ujar dia.
