SERANG – Sebagai bentuk dukungan terhadap progam andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyiapkan alokasi anggaran untuk mensukseskan program tersebut.
Namun, Pemkab Serang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat tentang alokasi dana program MBG tersebut.
Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Sarudin mengatakan, penyusunan RAPBD harus sesuai pedoman dan regulasi. Sementara program makan bergizi grati belum ada juknis dari pemerintah pusat.
Baca Juga :
Karena itu, agar program tersebut masuk draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025, maka harus ada pedoman dan regulasinya.
“Sampai dengan saat ini kami Pemda belum menerima surat resmi, jadi kami menunggu juknis,” kata Sarudin kepada wartawan di kantornya.
Saat ini RAPBD tahun 2025 Kabupaten Serang masih dalam pembahasan bersama Banggar DPRD. “Biasanya kalau ada program prioritas yang harus dianggarkan dalam APBD, diatur dalam pedoman,” jelasnya.
Pihaknya belum mendapat informasi resmi dari lembaga terkait ihwal mekanisme program makan bergizi gratis, apabila direalisasikan daerah.
“Secara spesifiknya biasanya ada surat dari kementerian, baik Kementerian Pendidikan atau kementerian yang lain atau badan lain yang dibentuk berkaitan dengan program makan bergizi gratis,” tutupnya.
Pemerintah Siapkan Rp71 Triliun
Sementara itu, Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025.
Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Oktober lalu mengatakan, anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.
Kata Zulkifli, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik. “Mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah,” ucapnya.
Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG.
Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.
“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta),” ungkap Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober 2024.
Pihaknya juga siap melakukan uji coba MBG di 100 titik sampai akhir 2024. Kendati demikian, menurut Kepala Badan Gizi Nasional lokasi uji coba masih paling banyak akan berada di Pulau Jawa. Sebab, menurut Dadan, mayoritas anak sekolah ada di Pulau Jawa.
Terkait metode penyaluran yang akan digunakan. Badan Gizi Nasional akan melakukan tiga skema. Pertama, Badan Gizi Nasional akan membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.
Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.
Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, nanti akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu, dengan menu makanan yang bervariasi.(Adv)
