Jakarta – Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat pemerataan akses listrik, PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa, Senin (13/7).
Upaya pemerataan tersebut turut didukung Pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Sinergi pemerintah dan PLN ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang merasakan percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di wilayahnya.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah sebagai regulator, kejaksaan sebagai fungsi pengawasan dalam penegakan hukum, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN. Melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa di seluruh Indonesia.
Baca Juga :
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Desa harus didukung dengan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik, dengan pelaksanaan yang akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan agar berjalan secara akuntabel.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen atau target semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.
Menurut Darmawan, Program Listrik Desa tidak hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan pemerintah bersama PLN telah menyusun _roadmap_ Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk mempercepat pemerataan akses listrik yang lebih terarah.
“Kita sudah menyusun _roadmap_ untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Batuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.
Sejalan dengan komitmen tersebut, implementasi Program Listrik Desa terus menunjukkan progres yang positif. Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang telah melayani 40.724 rumah tangga. Sampai dengan akhir tahun 2026, PLN bersama pemerintah menargetkan perluasan program di 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.
Kolaborasi tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia mengatakan jumlah desa yang belum berlistrik di Maluku Utara turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
“Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anwar.
