SERANG – Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih dan transparan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang mulai memperkuat akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPKAD Kabupaten Serang Sarudin mengatakan, penguatan akuntabilitas keuangan daerah diperlukan guna menunjang program pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menurutnya, saat ini pemerintah daerah telah menerapkan berbagai instrumen pengawasan sehingga penggunaan anggaran di tingkat kabupaten/kota dapat lebih transparan dan mudah diawasi.
Baca Juga :
“Jadi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel itu bukan hanya soal pencatatan dan laporan saja, tetapi juga tentang bagaimana dana tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Sarudin, Kamis (14/22/2024).
Selain itu, diakui Sarudin, untuk mendukung akuntabilitas keuangan daerah, pihaknya telah memperkuat sistem informasi keuangan daerah berbasis digital seperti Simolek (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pengendalian Elektronik) agar proses transaksi dan pencatatan keuangan dapat terekam dengan baik dan mudah diakses oleh instansi terkait.
“Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan ini membantu mempercepat proses pelaporan dan meminimalkan potensi terjadinya penyelewengan karena terekam dan dapat diakses mudah, termasuk oleh BPK dan KPK dalam melakukan audit,” terangnya.
Ia menyampaikan, kebijakan peningkatan akuntabilitas keuangan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah karena membuat laporan keuangan yang jelas, transparan, dan akurat.
“Ya tentu harapannya agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini adalah hak publik untuk tahu ke mana arah anggaran dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan,” ungkapnya.
“Langkah-langkah itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang profesional, bertanggung jawab, dan berdampak nyata,” imbuh Sarudin. (ADV)
